TULISAN KE 16

INI PENYEBAB HUTANG INDONESIA MENCAPAI 3.023 TRILIUN

Merdeka.com - Hingga Oktober 2013, utang luar negeri pemerintah dan swasta tembus USD 262,4 miliar atau setara dengan Rp 3.204 triliun. Total utang ini terus membengkak di mana pada bulan sebelumnya atau September 2013 hanya USD 259,9 miliar.

Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan terus membengkaknya utang luar negeri karena pemerintah tidak punya cukup uang untuk membayar utang masa lalu. untuk membayarnya, pemerintah juga terus menambah utang luar negeri.

"Itulah kita sekarang mengalami Net Negative Transfer. Utang luar negeri sekarang saja tidak cukup untuk membayar kewajiban utang lama," jelas Dani ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (26/12).

Untuk menyiasati pembayaran utang masa lalu, pemerintah terus menambah utang dengan menerbitkan SBN (Surat Berharga Negara), obligasi valas (valuta asing) dan lain sebagainya.

"Mereka (pemerintah) terus menyiasati dan ini gali lobang tapi lobang yang lain tidak tertutup," jelasnya.

Topik pilihan: Daya Saing Ekonomi | rupiah

Dalam konteks utang luar negeri pemerintah, Dani menilai pemerintah dalam masa kesulitan. Disaat utang luar negeri membengkak fundamental negara tidak bertambah kuat. Kreditur atau pemberi utang sudah mulai kehilangan kredibilitas dan kepercayaan kepada Indonesia.

"Fundamental negara kita saat ini sedang rapuh. Kreditur juga sudah mulai takut nanti negara tidak sanggup membayar utang," tutupnya singkat.

Untuk informasi, hingga Oktober 2013 utang luar negeri pemerintah dan swasta Indonesia mencapai USD 262,4 miliar (setara Rp 3.204 triliun). Angka ini terus naik dibanding pada September 2013 ketika total utang luar negeri Indonesia USD 259,9 miliar.

Dari data bank sentral yang dikutip merdeka.com Minggu (22/12), utang luar negeri tersebut terbagi menjadi utang luar negeri pemerintah dan bank sentral mencapai USD 125,8 miliar serta utang swasta sebesar USD 136,6 miliar

Analisa saya: Menurut saya pemerintah harus bisa mengurangi subsidi2 yang di gunakan dalam negeri  salah satunya subsidi bbm dengan mengurangi anggaran bbm maka anggaran pemerintah bisa di gunakan untuk membayar sebagian hutangnya .soalnya apabila negara sudah tidak di percaya dalam menghutang maka akn merusak image bangsa indonesia.dan bisa mengganggu kerjasama bangsa indonesia dengan bangsa – bangsa lain.

http://www.merdeka.com/uang/ini-penyebab-utang-luar-negeri-indonesia-tembus-rp-3204-triliun.html

tulisan ke 15

Ekonomi Indonesia tahun 2014 diprediksi terpuruk

Merdeka.com - Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2014 dinilai akan berada dalam kondisi terpuruk. Kondisi dapat terjadi karena dipengaruhi oleh perekonomian dunia yang cenderung tidak stabil.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik menyebutkan, terdapat dua penyebab yang membuat kondisi perekonomian nasional terpuruk. Penyebab itu adalah kenaikan harga minyak dunia yang mendorong subsidi membengkak serta merosotnya nilai tukar rupiah yang melipatgandakan nilai utang luar negeri.

"Pemicu utamanya adalah pembengkakan subsidi energi yakni subsidi BBM dan listrik. Belanja subsidi energi di RAPBN 2014 melonjak Rp 44,1 triliun, dari Rp 284,7 triliun menjadi Rp 328,7 triliun," ujar Riza melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (28/12).

Riza melanjutkan, utang luar negeri semakin membengkak lantaran nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin merosot. Tetapi, ungkap dia, pemerintah justru mengambil solusi untuk menutup pengeluaran dengan cara semakin memperbanyak utang luar negeri maupun dalam negeri.

Padahal, terang Riza, data Bank Indonesia menunjukkan posisi surat utang negara sampai dengan Oktober 2013 mencapai Rp 915,175 triliun. Sementara posisi utang luar negeri pemerintah USD 123,212 miliar.

"Dengan demikian pada tingkat kurs 12.000 maka total utang pemerintah secara keseluruhan adalah Rp 1.478,544 triliun utang luar negeri ditambah Rp. 915,175 triliun utang dalam negeri. Sehingga utang pemerintah keseluruhan adalah Rp 2.393,719 triliun," terang Riza.

Selanjutnya, ungkap Riza, pemerintah menargetkan akan menambah utang mencapai Rp 345 triliun pada tahun 2014. Sebanyak Rp 205 triliun akan ditarik melalui surat berharga untuk menutup defisit fiskal 2014 dan sisanya sebanyak Rp 140 triliun digunakan untuk melunasi utang lama yang jatuh tempo.

"Cara pemerintah mengatasi masalah dengan menumpuk utang akan semakin menambah masalah perekonomian di masa yang akan datang, memperburuk fundamental ekonomi dan meningkatkan kerentanan nilai tukar," pungkas dia

Analisa :menurut saya pemerintah harus mengambil keputusan baru dalam menanggapi penggunaan anggaran  yang digunakan untuk menyubsidi penggunaan bbm.pemerintah harusnya melakukan kenaikan harga bbm bagi pengguna kendaraan pribadi sesuai dengan kemampuan sebagian masyarakat .Dan bagi kendaraan umum di berikan harga yang murah .Sehingga biaya kendaraan umum tidak terlalu mahal sehingga pengguna kendaraan pribadi bisa mengambil alternatif untuk menggunakan kendaraan umum.sehingga bisa untuk mengurangi penggunaan bbm.Hal ini pun akan mengurangi anggaran pemerintah untuk subsidi bbm .

Tugas 13

Bos BEI: Saya Mimpi Bisa Dapat 2 Juta Investor Saham

Jakarta -Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menggenjot kinerjanya melalui berbagai cara. Salah satunya dengan meningkatkan jumlah investor saham di pasar modal.

Direktur Utama BEI Ito Warsito berambisi bisa menggaet jumlah investor saham hingga 2 juta orang. Namun, Ito tidak menyebutkan target tersebut bisa dicapai dalam waktu berapa lama.

"Pokoknya mimpi bisa dapat 2 juta investor. Itu untuk investor saham saja, namanya mimpi ya sampai tercapai," kata saat acara konferensi pers Akhir Tahun 2013 dan Penutupan Perdagangan 2013 di Gedung BEI, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Ito menyebutkan, saat ini jumlah investor di pasar modal baru mencapai 408.011 investor per 26 Desember 2013 atau naik 13,54% dari tahun sebelumnya yang hanya 259.354 investor.

"Itu jumlah seluruh investor di pasar modal baik yang saham, reksa dana, obligasi," kata Ito.

Untuk mencapai target investor, Ito mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi di seluruh kalangan masyarakat terutama mahasiswa yang punya potensi tinggi.

"Tak ada cara lain selain sosialisasi dan edukasi," tandasnya.

Analisa menurut saya adalah hal ini baik bagi negara.Apabila tingkat investasi tinggi maka modal perusahaan tinggi sehingga dapat meningkatkan produk yang di hasilkan.Sehingga laba yang di hasilkan perusahaan meningkat sehingga .Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara.

http://finance.detik.com/read/2013/12/30/193527/2454517/6/bos-bei-saya-mimpi-bisa-dapat-2-juta-investor-saham?f9911013

 

tugas ke 12

Mulai Tahun Depan, KAI Beli 1.000 Kereta Baru Untuk Ganti Kereta Tua

Jakarta -Saat ini hampir sekitar 1.500 gerbong kereta milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) berumur di atas 20 tahun. BUMN kereta ini mulai tahun depan akan melakukan pembelian 1.000 gerbong baru.

"Jadi tahun depan itu kita mulai dengan penggantian kereta-kereta yang sudah tua. Ini program 5-7 tahun ke depan. Saat ini ada sekitar 1.500 gerbong yang usianya di atas 20 tahun," ujar Direktur Utama KAI Ignasius Jonan saat ditemuidetikFinance di Stasiun Senen, Kamis pekan lalu (26/12/2013).

Gerbong-gerbong baru ini akan dibeli KAI dari BUMN produsen kereta api yaitu PT Inka yang pabriknya berada di Madiun, Jawa Timur. "Tahun depan mungkin kita keluarkan investasi sekitar Rp 400-500 miliar untuk beli kereta baru. Harga satu buah sekitar Rp 4-5 miliar," jelas Jonan.

Selain pembelian gerbong ini, KAI juga terus intens berhubungan dengan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Gubernur Jokowi dan wakilnya Basuki T. Purnama (Ahok) untuk pembangunan underpass dan flyover di perlintasan kereta api.

"Ada 12 perlintasan di DKI yang kami usulkan untuk itu, seperti di Simprug dan Pasar Minggu," kata Jonan

Analisa : Menurut saya, saya setuju dengan ini semakin nyaman kendaran umum maka akan banyak masyarakat yang beralih ke kendaraan umum .Dengan hal ini dapat mengurangi pengunaan bbm subsidi.sehingga anggaran bbm bisa  di alokasikan ke bidang lainnya  

Tulisan ke 11

Jero Wacik: Menghilangkan BBM Subsidi secara Politis dan Sosial Kurang Pas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sepakat jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, ia tak sependapat jika pasokan BBM bersubsidi ke wilayah Jakarta dihentikan sama sekali. 

"Kalau subsidi (BBM) di DKI itu dikurangi, itu saya saya setuju. Tapi, kalau dihilangkan itu agak-agak secara politis dan sosial kurang pas, karena masih ada warga yang kurang mampu, mereka itu berhak dapat subsidi," ujarnya ditemui usai paparan kinerja ESDM, Jumat (27/12/2013). 

Jero mengatakan, masyarakat yang kurang mampu berhak mendapatkan subsidi. Dan, kata dia, di Jakarta masih banyak masyarakat yang kurang mampu. "Kalau dihilangkan bahasanya sulit itu, karena orang miskin di Jakarta kan, saudara kita yang kurang mampu pemerintah wajib memberikan subsidi. Kalau dikurangi, ya, di Menteng, di tempat yang elit, kalau bisa tidak ada BBM bersubsidi," katanya.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penghapusan pasokan BBM bersubsidi ke Jakarta bukan sebuah wacana semata. Sebab, kajian ini akan terus dimatangkan dan dilaksanakan tahun depan seusai pengadaan bus tingkat gratis. Apabila rencana ini memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah, maka DKI akan mempersiapkan kupon beras di tiap koperasi sebagai penekan angka inflasi. Seharusnya, pemerintah pusat dapat menyetujui usulannya sebab menghemat alokasi APBN. 

"Tentunya partai politik enggak mau ngomong karena isu ini enggak populer, dan pasti rugi. Tapi kalau ada yang ngomong, sama seperti orang kena sakit usus buntu dikasih parasetamol, nanti meletus kamu," kata pria yang akrab disapa Ahok itu, pada Rabu (18/12/2013). 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan pemberhentian subsidi BBM untuk kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kebijakan tersebut dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal.

Analisa saya : saya setuju dengan hal ini .Pembatasan bensin di ibukota akan berdampak pada berkurangnya volume kendaraaan di Jakarta .sehingga akan mengurangi macet dan mengurangi waktu perjalanan  karena macet .Tetapi pemerintah harus menyediakan angkutan yang murah dan nyaman .Sehingga masyarakat mau beralih ke kendaraan umum .

Bahasa Indonesia 2 (TUGAS 3)

Nama                    : Gatot Sugara

NPM                     : 23211016

Kelas                    : 3EB19

Mata Kuliah         : Bahasa Indonesia 2 (Tugas ke tiga)
 Contoh tulisan ilmiah populer, dengan topik peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini :

Pengusaha: Upah Minimum Bukan untuk Beli Rumah

• Penulis :
• Estu Suryowati
• Sabtu, 2 November 2013 | 22:47 WIB

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton J Supit (kanan) berdiskusi dalam acara Polemik Buruh Mengeluh Pengusaha Berpeluh, Sabtu (2/11/2013) di Jakarta. Diskusi tersebut mengupas tentang tuntutan buruh yang menginginkan peningkatan nilai upah minimum provinsi (UMP) . | TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, pada prinsipnya upah minimum itu bertujuan untuk melindungi calon karyawan dari kesewenang-wenangan pengusaha menetapkan gaji, ketika mengetahui suplai tenaga kerja lebih banyak dari demand industri. 

“Jadi tidak benar kalau dengan upah minimum sekian mereka tidak bisa membeli rumah. Memang upah minimum tidak ditujukan untuk membeli rumah atau nikah,” sindir Anton menanggapi keluhan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi, usai diskusi soal upah minimum di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Dia menambahkan, jika tidak ada aturan upah minimum, pengusaha berpotensi memainkan upah. Ia mencontohkan, tanpa aturan upah minimum pengusaha bisa memukul rata gaji awal Rp 500.000 per bulan, karena mereka tahu di Indonesia ini banyak yang membutuhkan pekerjaan. 

“Apalagi kalau kita lihat dari demografi kita, dari 121 juta total pekerja buruh, 55 juta itu maksimal rata-rata tamatan SD, tambah 20 juta lulusan SMP. Yang masih pengangguran penuh ada 40 juta,” sebutnya lagi. 

Sementara itu, ditanya perihal 60 komponen kebutuhan hidup layak (KHL), Anton memastikan itu sudah sesuai aturan perundang-undangan. Dengan 60 komponen KHL tersebut, penentuan upah minimum lebih fair tak hanya bagi buruh pekerja, tapi juga pengusaha dan calon buruh.

“Yang kita bahas terkait UMP itu ada tiga kepentingan, kepentingan buruh yang menginginkan meningkatkan kesejahteraan, kepentingan pengusaha yang ingin meningkatkan produkstifitas, serta kepentingan yang kurang dangkat yaitu untuk pencari kerja,” ujarnya. 

Pada akhirnya, lanjut dia, buruh pun tak bisa mengandalkan upah minimum untuk kesejahteraan yang dirasa selalu kurang. Ia pun meminta buruh untuk melihat 39 juta pekerja di sektor pertanian yang nasibnya masih kurang beruntung dibanding buruh manufaktur. 

“Dan kalau kita bicara masalah PNS yang paling rendah itu golongan 1A, itu Rp 1,2 juta per bulan. Dengan UMP Rp 2,4 juta per bulan (DKI Jakarta) ini sama dengan golongan 3C. Artinya, seorang sarjana yang berpengalaman sekian tahun, gajinya sama dengan buruh,” pungkas Anton. 

Sebelumnya, Rusdi yang juga hadir dalam diskusi mengatakan, bedak, minyak wangi, jaket, hingga telepon seluler perlu diperhitungkan sebagai komponen kebutuhan hidup layak (KHL). "Bedak dan minyak wangi untuk perempuan. Nanti kalau tidak pakai minyak wangi, pelanggan pergi," alasan Rusdi. 

Bedak dan minyak wangi termasuk dalam 84 komponen KHL yang diusulkan oleh buruh. Sementara itu, Dewan Pengupahan DKI Jakarta menggunakan 60 komponen untuk menghitung KHL. 

Selain kedua komponen tadi, kata Rusdi, jaket dan telepon genggam juga penting bagi buruh. Menurutnya, dua item tersebut termasuk kebutuhan riil buruh lajang. "Tidak mungkin seorang warga hidup tanpa jaket. Itu untuk kerja di luar pabrik. Handphone meski merek abal-abal tidak apa-apa, ditambah pulsa Rp 25.000 juga cukup," ujarnya.

Sumber :Kompas.com

Editor : Kistyarini

tulisan 10

Tak Sepakat dengan Jokowi, Buruh Ingin Naik Kelas

·         Penulis :

·         Estu Suryowati

·         Sabtu, 2 November 2013 | 13:37 WIB

Buruh Ring I Jatim kembali unjuk rasa di Surabaya. | KOMPAS.com/Achmad Faizal

JAKARTA, KOMPAS.com — Para buruh merasa kecewa dengan keputusan Joko Widodo yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) bagi DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 2.441.301,74 dan terus melakukan perlawanan agar gajinya bisa mencapai Rp 3,7 juta per bulan. Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, dengan UMP yang ditetapkan Jokowi, buruh masih mengalami kesulitan untuk memenuhi standar hidup yang layak.

"Kita perlu naik kelas. Dengan upah segitu tidak mungkin buruh bisa punya rumah, kuliah, dan menyekolahkan anak-anak mereka lebih tinggi," ujar Sekjen KSPI Muhamad Rusdi, di Jakarta, Sabtu (2/11/2013). 

Dengan upah Rp 3,7 juta, Rusdi mengklaim buruh akan merasa lebih tenang memikirkan pendidikannya sendiri ataupun pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, ada harapan untuk perbaikan kesejahteraan buruh. 

"Di mana-mana, buruh Indonesia itu hanya bisa jadi staf. Bapaknya staf, anak-anaknya juga mentok staf," imbuh Rusdi. 

Dia menambahkan, UMP bukan satu-satunya instrumen untuk mendorong kesejahteraan buruh. Menurutnya, sejauh ini isu ketenagakerjaan masih diwarnai ketidakpastian bekerja dengan adanya sistem outsourcing. Ia mengklaim, 70 persen dari sekitar 120 juta tenaga kerja baru masih berstatus outsourcing dan kontrak. Bahkan lucunya, lanjut Rusdi, beberapa sarjana baru (fresh graduate) pun harus melewati proses magang untuk menjadi karyawan tetap. 

"Orang Indonesia tidak punya kepastian kerja," sebut Rusdi. 

Dia juga menyinggung soal jaminan sosial yang harus dilaksanakan serempak pada tahun 2014. Ia menuturkan, tidak boleh lagi ada orang miskin yang ditolak berobat di rumah sakit. 

"Kita berharap debat kesejahteraan ini terus digaungkan. Ketiga ini adalah resep kesejahteraan ala buruh," tekan Rusdi. 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit menuturkan, UMP hanya merupakan jaring pengaman (safety net) untuk satu tahun. 

"Rumah dan lain-lain itu tidak masuk kamar UMP," ungkap Anton. 

Di sisi lain, Anton menambahkan, jika ketiga hal itu menjadi resep buruh untuk memperbaiki kesejahteraan, maka cara yang bisa dilakukan adalah bernegosiasi. Dia pun menyindir Presiden KSPI Said Iqbal yang tak hadir ataupun mengirimkan perwakilan saat penetapan UMP DKI Jakarta, Jumat lalu.

"Jangan seperti Iqbal. Iqbal itu di mana-mana demo dulu baru negosiasi," sindir Anton.

"Kita bisa negosiasi tapi cara mereka (buruh) menyandera manajemen, merusak pabrik, itu saya tidak apresiasi. Pejuang sejati itu negosiasi. Kalau tidak berhasil, baru demo," tandasnya.

Editor : Caroline Damanik

Analisis :Menurut saya upah yang tinggi belom tentu meningkatkan tingkat kesejahteraan .contohnya dengan pendapatan yang tinggi  dengan keadaan semua yang meningkat sesuai dengan inflasi menurut saya daya beli buruh tidak terlalu berpengaruh akan kenaikan gaji.Menurut saya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh perlu peran dari pemerintah .Dengan tidak ada pembedaan miskin kaya bagi  buruh dalam meminta pengobatan di rumah sakit contohnya.dan diberikan biaya rumah sakit bagi buruh  yang murah,sehingga apa bla dia sakit gajinya masih ada sisa buat biaya yang lain .Serta pemerintah harus bisa mendidik buruh agar lebih mandiri soalnya kalo masa  outsourcing habis mereka dapat tetap menghidupi dirinya serta tanggungannya.

Sumber :kompas.com

tulisan 9

Soal Upah Minimum, ke Mana Pemerintah Harus Berpihak?

·         Penulis :

·         Estu Suryowati

·         Sabtu, 2 November 2013 | 14:45 WIB

Buruh angkut ketika melakukan pekerjaannya di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (30/4/2013). Besok pada tanggal 1 Mei, para buruh sedunia akan memperingati Hari Buruh atau biasa disebut dengan May Day. | KOMPAS IMAGES / VITALIS YOGI TRISNA

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik upah minimum provinsi (UMP) terus bergulir meski 12 dari 34 provinsi telah menetapkan UMP. Kalangan buruh terus mendengungkan perlawanan, sedangkan para pengusaha, terutama di DKI Jakarta, dengan berat menerima penetapan UMP meski sebagian dari mereka juga mengancam hengkang jika tuntutan buruh dikabulkan. Lalu, untuk mengakomodasi kepentingan buruh dan pengusaha, ke manakah pemerintah harus berpihak?

Anggota Komisi IX DPR RI, Indra, berpendapat, biaya tenaga kerja (labor cost) tak akan langsung menyebabkan iklim investasi dan usaha merosot.

Ia menyebutkan, berdasarkan data World Bank, penyebab utama penghambat investasi dan bisnis adalah adanya pungutan liar. Artinya, lanjut Indra, jika pemerintah bisa menjamin tak ada pungutan liar (pungli), maka pengusaha bisa menjalankan bisnisnya dengan tenang di Indonesia. Hal itu ditengarai juga linier dengan kemudahan berusaha di Indonesia.

"Dari riset World Bank, dari 100 persen biaya produksi perusahaan, untuk biaya tenaga kerja sebesar 9-12 persen. Namun faktanya, saat ini dari 19-24 persen biaya produksi perusahaan hanya untuk pungli," kata Indra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

"Kalau pungli bisa terentaskan (tertuntaskan), uang pungli bisa tumpah ke buruh," lanjutnya.

Di sisi lain, politisi PKS itu mempertanyakan fungsi pemerintah dalam mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia menilai pemerintah mandul dalam menindak pengusaha yang tak mematuhi aturan ketenagakerjaan, seperti soal sistem alih daya dan dispensasi penangguhan.

Ia memaparkan, pengusaha yang tak mampu menggaji karyawan sesuai UMP sebenarnya sudah diberikan dispensasi berupa penangguhan, seperti tercantum dalam Pasal 92 UU Ketenagakerjaan. Kendati mendapat penangguhan pun, audit perusahaan harus terus berjalan dan tak dibenarkan adanya laporan palsu atas audit tersebut, yang ujung-ujungnya merugikan buruh.

Begitu pula soal sistem alih daya yang diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65. Sayangnya, lanjut Indra, baik pemerintah pusat maupun daerah tak menaruh perhatian terhadap dua hal tersebut.

"Realitasnya banyak pengusaha yang mengabaikan, itu yang terjadi sehingga tidak ada kepastian masa depan (buruh). Pemerintah dengan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) juga tidak menjalankan perintah UU dengan maksimal," ujarnya.

"Menurut saya, soal UMP ini pemerintah enggak usah berpihak ke mana-mana. Tegakkan saja law enforcement," tambahnya kemudian.

Editor : Caroline Damanik

Analisis saya : menurut saya apabila memang biaya cost buruh tidak lebih besar dari pungli maka  hal yang paling tepat adalah ajadah meniadakan pungli di indonesia.Jadi di perlukan peran pemerintah untuk menanggulani pungli.Jadi menurut saya apabila biaya pungli hilang biaya itu bisa di alokasikan kepada biaya buruh .sehingga taraf hidup para buruh bisa meningkat tanpa harus membebani pengusaha.
Sumber :Kompas.com

tulisan 9

Soal Upah Minimum, ke Mana Pemerintah Harus Berpihak?

·         Penulis :

·         Estu Suryowati

·         Sabtu, 2 November 2013 | 14:45 WIB

Buruh angkut ketika melakukan pekerjaannya di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (30/4/2013). Besok pada tanggal 1 Mei, para buruh sedunia akan memperingati Hari Buruh atau biasa disebut dengan May Day. | KOMPAS IMAGES / VITALIS YOGI TRISNA

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik upah minimum provinsi (UMP) terus bergulir meski 12 dari 34 provinsi telah menetapkan UMP. Kalangan buruh terus mendengungkan perlawanan, sedangkan para pengusaha, terutama di DKI Jakarta, dengan berat menerima penetapan UMP meski sebagian dari mereka juga mengancam hengkang jika tuntutan buruh dikabulkan. Lalu, untuk mengakomodasi kepentingan buruh dan pengusaha, ke manakah pemerintah harus berpihak?

Anggota Komisi IX DPR RI, Indra, berpendapat, biaya tenaga kerja (labor cost) tak akan langsung menyebabkan iklim investasi dan usaha merosot.

Ia menyebutkan, berdasarkan data World Bank, penyebab utama penghambat investasi dan bisnis adalah adanya pungutan liar. Artinya, lanjut Indra, jika pemerintah bisa menjamin tak ada pungutan liar (pungli), maka pengusaha bisa menjalankan bisnisnya dengan tenang di Indonesia. Hal itu ditengarai juga linier dengan kemudahan berusaha di Indonesia.

"Dari riset World Bank, dari 100 persen biaya produksi perusahaan, untuk biaya tenaga kerja sebesar 9-12 persen. Namun faktanya, saat ini dari 19-24 persen biaya produksi perusahaan hanya untuk pungli," kata Indra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

"Kalau pungli bisa terentaskan (tertuntaskan), uang pungli bisa tumpah ke buruh," lanjutnya.

Di sisi lain, politisi PKS itu mempertanyakan fungsi pemerintah dalam mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia menilai pemerintah mandul dalam menindak pengusaha yang tak mematuhi aturan ketenagakerjaan, seperti soal sistem alih daya dan dispensasi penangguhan.

Ia memaparkan, pengusaha yang tak mampu menggaji karyawan sesuai UMP sebenarnya sudah diberikan dispensasi berupa penangguhan, seperti tercantum dalam Pasal 92 UU Ketenagakerjaan. Kendati mendapat penangguhan pun, audit perusahaan harus terus berjalan dan tak dibenarkan adanya laporan palsu atas audit tersebut, yang ujung-ujungnya merugikan buruh.

Begitu pula soal sistem alih daya yang diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65. Sayangnya, lanjut Indra, baik pemerintah pusat maupun daerah tak menaruh perhatian terhadap dua hal tersebut.

"Realitasnya banyak pengusaha yang mengabaikan, itu yang terjadi sehingga tidak ada kepastian masa depan (buruh). Pemerintah dengan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) juga tidak menjalankan perintah UU dengan maksimal," ujarnya.

"Menurut saya, soal UMP ini pemerintah enggak usah berpihak ke mana-mana. Tegakkan saja law enforcement," tambahnya kemudian.

Editor : Caroline Damanik

Analisis saya : menurut saya apabila memang biaya cost buruh tidak lebih besar dari pungli maka  hal yang paling tepat adalah ajadah meniadakan pungli di indonesia.Jadi di perlukan peran pemerintah untuk menanggulani pungli.Jadi menurut saya apabila biaya pungli hilang biaya itu bisa di alokasikan kepada biaya buruh .sehingga taraf hidup para buruh bisa meningkat tanpa harus membebani pengusaha.

tugas 8

Kadin: Kerugian akibat Demo Buruh Capai Rp 45 Miliar

·         Penulis :

·         Dian Fath Risalah El Anshari

·         Sabtu, 2 November 2013 | 22:18 WIB

Demo buruh Kalbe Farma Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kalbe Farma Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta, Kamis (19/09/2013).Mereka menuntut upah minimum yang masih diterapkan PT Kalbe Farma Cikarang. | ummi hadyah saleh

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerugian yang diakibatkan aksi mogok nasional oleh kaum buruh pada Kamis (31/10/2013) lalu ditaksir mencapai lebih dari Rp 45 miliar. Angka tersebut didapat dari perhitungan kerugian setiap perusahan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Marunda yang mencapai Rp 500 juta per perusahaan.

Dampak terparah aksi mogok tersebut adalah semua perusahaan di KBN Cakung dan Marunda berhenti beroperasi. Sementara itu, meskipun terganggu, perusahaan-perusahaan di kawasan PT Jiep Pulogadung tidak sampai lumpuh. Di kawasan pelabuhan, aksi demo hanya berdampak pada keterlambatan kerja.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menjelaskan dampak terparah pada sektor industri yang langsung berkenaan dengan produksi. 

"Dari data yang kami terima, ada 97 perusahaan yang stop operasi di KBN Cakung dan Marunda, kerugian masing-masing perusahaan itu diperkirakan lebih dari Rp 500 juta. Mereka sejak pukul 09.00 sudah tidak bisa beroperasi karena aksi mogok nasional yang dilakukan para buruh dengan melakukan sweeping ke perusahaan-perusahaan," paparnya. 

Saat ini perusahaan-perusahaan di kawasan PT Jiep Pulogadung, masih dalam perhitungan kerugian. "Di sana itu tidak terjadi stop operasi. Sebagian besar perusahaan hanya mengirimkan perwakilan buruhnya untuk ikut aksi," ujarnya. 

Bernard Aritonang dari PT Bangun Busana Maju mengatakan, perusahaannya sangat merugi karena demo buruh. Kerugian yang diderita mencapai lebih dari Rp 500 juta. Menurut Bernard, kerugian yang harus ditanggung perusahaannya antara lain untuk biaya lembur pekerja sebesar Rp 159.012 281 dan upah buruh yang tidak bekerja namun tetap harus dibayar Rp 65.497.915

"Belum lagi klaim keterlambatan pengiriman sebesar 20.000 dollar AS dan kerugian biaya pengiriman 10.000 dollar AS. Kemarin untuk menutup produksi sempat kita melakukanovertime hingga membuat bengkak biaya operasinal," tuturnya. 

Sedangkan Ketua Umum Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih mengatakan bahwa buruh sangat kecewa dengan penetapan UMP sebesar Rp 2.441.000. Namun untuk langkah selanjutnya, pihaknya akan berkordinasi dengan organisasi lain untuk merumuskan sikap dan langkah ke depan. 

"Kita mau rapat dulu. Ada 60-an organisasi se-Jabotabek yang akan rapat pada Senin (4/11/2013). Dalam mengusulkan UMP sebesar Rp 3,7 itu kita juga sudah berdasar survey. Hanya hanya mungkin beda dengan metode yang dilakukan dewan pengupahan dari unsur pemerintah atau pengusaha," tukasnya.

Editor : Kistyarini

Analisis saya : Menurut saya pemerintah harus bertindak cepat  dalam menyelesaikan polemik ini agar mengurangi kerugian yang di terima perusahaan karena terlambatnya produksi.Karena bukan hanya barang saja yang tidak dapat di produksi nama perusahaan akan memburuk karena tidak dapat menyelesaikan pesanan dalam waktu yang di tentukan.Jadi hal ini merugikan bagi perusahaan.Tetapi di harapkan pemerintah harus dapat menyelesaikan dengan melihat kedua kepentingan dari dua kubu yaitu kubu buruh dan kubu pengusaha supaya kegiatan produksi perusahaan dapat beroprasi seperti biasa.

Sumber :kompas.com