Kadin: Kerugian akibat Demo
Buruh Capai Rp 45 Miliar
·
Penulis :
·
Dian Fath Risalah El Anshari
·
Sabtu, 2 November 2013 | 22:18 WIB
Demo buruh Kalbe Farma Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kalbe
Farma Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta, Kamis (19/09/2013).Mereka menuntut upah
minimum yang masih diterapkan PT Kalbe Farma Cikarang. | ummi hadyah saleh
JAKARTA, KOMPAS.com - Kerugian yang diakibatkan aksi mogok nasional oleh kaum buruh pada Kamis (31/10/2013) lalu ditaksir mencapai lebih dari Rp 45 miliar. Angka tersebut didapat dari perhitungan kerugian setiap perusahan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Marunda yang mencapai Rp 500 juta per perusahaan.
Dampak terparah aksi mogok tersebut adalah semua perusahaan di KBN Cakung dan Marunda berhenti beroperasi. Sementara itu, meskipun terganggu, perusahaan-perusahaan di kawasan PT Jiep Pulogadung tidak sampai lumpuh. Di kawasan pelabuhan, aksi demo hanya berdampak pada keterlambatan kerja.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menjelaskan dampak terparah pada sektor industri yang langsung berkenaan dengan produksi.
"Dari data yang kami terima, ada 97 perusahaan yang stop operasi di KBN Cakung dan Marunda, kerugian masing-masing perusahaan itu diperkirakan lebih dari Rp 500 juta. Mereka sejak pukul 09.00 sudah tidak bisa beroperasi karena aksi mogok nasional yang dilakukan para buruh dengan melakukan sweeping ke perusahaan-perusahaan," paparnya.
Saat ini perusahaan-perusahaan di kawasan PT Jiep Pulogadung, masih dalam perhitungan kerugian. "Di sana itu tidak terjadi stop operasi. Sebagian besar perusahaan hanya mengirimkan perwakilan buruhnya untuk ikut aksi," ujarnya.
Bernard Aritonang dari PT Bangun Busana Maju mengatakan, perusahaannya sangat merugi karena demo buruh. Kerugian yang diderita mencapai lebih dari Rp 500 juta. Menurut Bernard, kerugian yang harus ditanggung perusahaannya antara lain untuk biaya lembur pekerja sebesar Rp 159.012 281 dan upah buruh yang tidak bekerja namun tetap harus dibayar Rp 65.497.915
"Belum lagi klaim keterlambatan pengiriman sebesar 20.000 dollar AS dan kerugian biaya pengiriman 10.000 dollar AS. Kemarin untuk menutup produksi sempat kita melakukanovertime hingga membuat bengkak biaya operasinal," tuturnya.
Sedangkan Ketua Umum Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih mengatakan bahwa buruh sangat kecewa dengan penetapan UMP sebesar Rp 2.441.000. Namun untuk langkah selanjutnya, pihaknya akan berkordinasi dengan organisasi lain untuk merumuskan sikap dan langkah ke depan.
"Kita mau rapat dulu. Ada 60-an organisasi se-Jabotabek yang akan rapat pada Senin (4/11/2013). Dalam mengusulkan UMP sebesar Rp 3,7 itu kita juga sudah berdasar survey. Hanya hanya mungkin beda dengan metode yang dilakukan dewan pengupahan dari unsur pemerintah atau pengusaha," tukasnya.
Editor : Kistyarini
Analisis saya
: Menurut saya pemerintah harus bertindak cepat
dalam menyelesaikan polemik ini agar mengurangi kerugian yang di terima
perusahaan karena terlambatnya produksi.Karena bukan hanya barang saja yang
tidak dapat di produksi nama perusahaan akan memburuk karena tidak dapat
menyelesaikan pesanan dalam waktu yang di tentukan.Jadi hal ini merugikan bagi
perusahaan.Tetapi di harapkan pemerintah harus dapat menyelesaikan dengan
melihat kedua kepentingan dari dua kubu yaitu kubu buruh dan kubu pengusaha
supaya kegiatan produksi perusahaan dapat beroprasi seperti biasa.
Sumber :kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar