Jokowi: "Nginep" Enggak Apa-apa, asal Jangan Minta Makan
- Penulis :
- Fabian Januarius Kuwado
- Selasa, 29 Oktober 2013 | 14:02 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak masalah jika kantornya di Balaikota, Jakarta, diinapi ratusan buruh. Jokowi malah menanggapinya dengan guyonan.
"Nginep enggak apa-apa, asal jangan minta makan, jangan minta kasur, silakan nginep," ujarnya di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (29/10/2013).
Sejak pagi, Jokowi memang sudah dinanti-nanti oleh ribuan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta. Buruh menuntut agar Jokowi menemui mereka. Jika tidak, maka mereka akan menginap di Balaikota.
Dalam aksinya, buruh yang menuntut Pemprov DKI menaikkan upah minimum provinsi (UMP). Terkait tuntutan para buruh itu, Jokowi menegaskan bahwa penentuan UMP bukan wewenang dirinya. Sebab, UMP berasal dari survei komponen hidup layak (KHL) yang dibahas oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari tripartid, yakni dari unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
"Kalau ketiganya sudah sepakat, masuk ke meja saya, terus saya tanda tangani, selesai," ujarnya.
Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menetapkan besaran KHL melalui sidang pada 25 Oktober 2013 lalu, sebesar Rp 2.299.860. Dengan penetapan KHL, angka itu akan dibawa ke tahap selanjutnya, yakni menetapkan besaran UMP tahun 2014.
"Nginep enggak apa-apa, asal jangan minta makan, jangan minta kasur, silakan nginep," ujarnya di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (29/10/2013).
Sejak pagi, Jokowi memang sudah dinanti-nanti oleh ribuan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta. Buruh menuntut agar Jokowi menemui mereka. Jika tidak, maka mereka akan menginap di Balaikota.
Dalam aksinya, buruh yang menuntut Pemprov DKI menaikkan upah minimum provinsi (UMP). Terkait tuntutan para buruh itu, Jokowi menegaskan bahwa penentuan UMP bukan wewenang dirinya. Sebab, UMP berasal dari survei komponen hidup layak (KHL) yang dibahas oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari tripartid, yakni dari unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
"Kalau ketiganya sudah sepakat, masuk ke meja saya, terus saya tanda tangani, selesai," ujarnya.
Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menetapkan besaran KHL melalui sidang pada 25 Oktober 2013 lalu, sebesar Rp 2.299.860. Dengan penetapan KHL, angka itu akan dibawa ke tahap selanjutnya, yakni menetapkan besaran UMP tahun 2014.
Analisis saya : Menurut saya
tanggapan bapak jokowi sudah bagus karena disaat hati buruh sedang panas
apabila bapak jokowi menanggapinya
dengan serius bisa menimbulkan keributan.Dengan tanggapan itu bisa menentramkan
hati para demonstran .
sumber :kompas.com
sumber :kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar